MBD, MARINYO.COM– Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD yang juga selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI dan Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D, untuk pencanangan Gerakan Pembangunana Terpadu Perbatasan Daerah (Gerbangdutas) Tahun 2023, di Tiakur Kabupaten MBD, Kamis, (15/6/2023) diharapkan dapat menjawab seluruh kebutuha krusial masyarakat yang ada di daerah perbatasan ini.
Harapan ini disampaikan Bupati MBD, Benyamin Th Noach.
MBD, kata Noach, adalah satu-satunya kabupaten di Maluku yang berbatasan laut dengan dua negara yakni Timor Leste dan Australia, serta memiliki enam pulau terluar. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kendala pembangunan terus terjadi, dan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten MBD, dalam menuntaskan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten selama ini sudah melakukan upaya melalui pemenuhan ketersediaan pelayanan dasar, baik melalui pembukaan akses antar desa, kecamatan dan pulau, melalui penyediaan fasilitas Pendidikan, Kesehatan, maupun pemberdayaan kelompok usaha masyarakat. Namun, dirasa belum cukup karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga mengakibatkan kualitas pembangunan masih belum optimal secara menyeluruh,” ungkapnya, sembari menambahkan, kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Olehnya itu, melalui Gerbangdutas ini sinergitas pembangunan dapat terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Kabupaten MBD dapat terjalin, demi pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada umumnya, dan Kabupaten MBD pada khususnya.
Dikatakan, kehadiran Menkopolhukam dan Mendagri di MBD dan mendengar apa yang selama ini menjadi permasalahan pembangunan, maka diharapkan ada program prioritas yang menjadi kebutuhan krusial masyarakat MBD, misalnya, mengupayakan peningkatan status dusun menjadi desa dalam rangka pemerataan pembangunan dan mengatasi rentang kendali antar desa.
“Dalam menghadapi kelangkaan BBM kami mohon bantuan diadakan Depo Bahan Bakar, sehingga pesawat dan kapal-kapal bisa melakukan pengisian bahan bakar di Kabupaten Maluku Barat Daya. Selain itu kita juga masih membutuhkan jalan, jembatan, bandara Pulau Moa perlu diperpanjang, dan kami sementara mengusulkan bandara di Pulau Babar yang dekat dengan tempat wisata pulau Welora, yang saat ini sudah FID, dan semoga dalam tahun ini atau tahun depan bisa penentuan lokasi,” tambahnya.
Dirinya menyampaikan, dalam rangka mengatasi disparitas harga bahan pokok bagi masyarakat, maka dibutuhkan Gudang Bulog yang bisa dibangun di MBD, selain itu juga diharapkan ada Pos Lintas Batas Negara di Pulau Wetar maupun Kisar, agar Para wisatawan tidak sulit untuk masuk ke MBD.
Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua Baznas RI, Plh Sekretaris BNPP, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga serta Kelompok Ahli BNPP RI, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Bupati Walikota se Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD, beserta unsur lainnya. (DAS)
Komentar