AMBON,MARINYO.COM- Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra menolak penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023. Karena hal itu tentunya akan berdampak kepada peningkatan angka kemiskinan ekstrem di Maluku.
“Jadi perlu pertimbangan betul dari pemerintah pusat terkait dengan kebijakan ini. Karena boleh jadi menurut hemat kami akan berdampak pada pengangguran terbuka dan angka kemiskinan semakin tinggi,” ujar Rumra kepada wartawan, Kamis (7/7/2022).
Menurut politisi PKS ini, perekrutan honorer juga bukan semata-mata karena kepentingan kepala daerah melainkan kebutuhan yang terjadi di daerah.
“Kebijakan pemerintah pusat, jangan menyamakan antara pulau Jawa dan Maluku, sebagian besar regulasi dan kebijakan sangat merugikan
kami di bagian timur Indonesia,” ujar dia, sembari menambahkan, Komisi I DPRD Maluku sudah sepakat, untuk nanti jika penyampaian aspirasi ke Jakarta, masalah ini akan diperjuangkan. (***)
Komentar