AMBON, MARINYO.COM- Perjuangan untuk membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR) hingga kini masih terus dilakukan.
Tim pemerkaran yang diketuai Joseph Sikteubun, bahkan telah menyurati Pemerintah Daerah Maluku, dan telah mendapat respon baik dari Gubernur, Murad Ismail.
“Kita sudah menyurati Gubernur untuk audens untuk menjelaskan secar langsung soal DOB ini tertanggal 23 April dan beliau sudah merespon hal ini,”ungkap ketua tim pemerkaran Joseph Sikteubun, kepada wartawan di Ambon, Selasa (22/6/2021).
Menurutnya, Gubernur meminta tim untuk berkonsultasi secara teknis dengan Sekretaris Daerah, Kasrul Selang.
“Itu sudah kami lakukan tiga hari setelah Idul Fitri. Dengan demikian, secara aspirasi sudah disampaikan ke Pemda melalui Sekda,”ungkapnya.
Dijelaskan, pembentuk DOB baru ini didasarkan realitas penyelenggaran pembangunan di Maluku.
Secara faktual Maluku kini masih di posisi keempat termiskian se-Indonesia, dan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dimaksud, perlu adanya DOB apakah ditingkat kabupaten/kota atau provinsi.
Dengan demikian pemerataan pembangunan bisa terjadi dengan adanya pusat pertumbuhan baru.
“Konsep kita adalah membangun rumah besar Maluku ini dengan tiga hubungan, tengah, utara, dan tenggara, plus daerah otonom baru di kab/kota lain,”ucapnya.
Diungkapkan, saat ini capaian penurunan kemiskinan di Maluku hanya 0,97 persen, dengan total penduduk miskin 322.000 jiwa. Untuk penanganannya butuh paling kecil 100 tahun untuk pengentasan kemiskinan.
Berpotret dari Provinsi Maluku Utara, kata Sikteubun kemajuannya luar biasa, sementara provinsi induk masih diperingkat keempat termiskin. Untuk itu, diperlukan DOB termasuk Pemekaran provinsi Maluku Tenggara Raya.
“Oleh karena itu perjuangan ini kiranya menjadi sebuah gerakan bersama, bukan saja pihak di Malra tetapi sscara keseluruhan Maluku, karena membentuk provinsi Maluku tenggara sama dengan membentuk pembangunan untuk mengatasi kemiskinan,”pungkasnya. (DAS)
Komentar