Ambon, Marinyo.com- Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala menilai Bantuan Sosial (Bansos) yang dikucurkan pemerintah bagi masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 belumlah maksimal.
Pasalnya, banyak masyarakat yang terdampak belum tercover dalam Bansos dimaksud.
“Kita mendorong dari awal agar Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku dan kabupaten/kota untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat.
Kita lihat upaya untuk menjaring sebanyaknya masyarakat UMKM untuk mendapat bantuan ini belum cukup maksimal,” tandas Sangkala kepada wartawan, Kamis (17/12/2020) di Gedung DPRD Maluku.
Diharapkan dengan adanya perpanjangan sampai Desember ini, sudah dapat mengcover sebagian besar masyarakat.
“Kalaupun ada yang belum tercover, mudah-mudahan di anggaran 2021 nanti, Pemerintah Pusat masih membuka ruang untuk mengcover yang belum tercover,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Tapi kata dia, akan dievaluasi dari tim pengawas Covid-19 yang sudah diputuskan, untuk kemudian mengevaluasi program jaring pengaman sosial bantuan UMKM ini terdistribusi merata ke seluruh kabupaten/kota.
“Kita akan mendapatkan informasi dari koperasi yang difasilitas Dinas Koperasi kabupaten/kota dan pemerintah provinsi,” tandas dia.
Dirinya merasa pemerintah harus tetap berkomunikasi dengan pelaku UMKM membuka ruang untuk melaporkan yang belum mendapatkan bantuan, mudah-mudahan pemerintah pusat masih membuka ruang untuk penambahan bantuan.
Dirinya menilai, bantuan sosial yang masih diharapkan efektif di lapangan dari BLT,dana desa, sementara dari sosial kita berharap masih terus berlanjut.
Untuk itu, dalam waktu dekat akan di evaluasii dengan seluruh SKPD yang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, termasuk peristiwa di kementerian sosial patut menjadi atensi, karena memang pelaku dana bantuan sosial memastikan semua berjalan sesuai dengan aturan dan tidak kemudian menimbulkan catatan yang merugikan masyarakat.
Dirinya merasa belum maksimal, karena masih banyak kekurangan disana-sini, tapi tentu harus terus dievaluasi sehingga dapat memperbaiki pelayanan yang ada dan terus memgadvokasiberbagai sumber yang bisa memastikan bantuan dapat baik dari Pempus, Pemprov, Kabupaten/kota termasuk dari dana desa. (DAS)
Komentar