Ambon, Marinyo.com- Anggota DPRD Maluku Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Ambon, Rofiq Afifudin mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk secepatnya membayar isentif tenaga medis di Kota Ambon.
“Saya kira pemerintah kota harus membayar insentif bagi tenaga- tenaga perawat yang ada, karena mereka yang membantu penanganan Covid-19 ini. Sehingga tidak ada kesan bahwa kita hanya menggunakan tenaga mereka saja tetapi mengabaikan apa yang menjadi hak mereka,” tandas Rofiq kepada wartawan, Rabu (12/8/2020) di Gedung DPRD Maluku.
Menurut Rofiq, kerja tenaga medis ini sangat beresiko karena itu apa yang menjadi hak mereka harus diperhatikan.
“Pekerjaan mereka itu penuh dengan resiko, dan karena itu harus diperhatikan sebagai stimulus supaya mereka lebih fokus untuk bekerja,” tandas dia.
Lebih lanjut kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, penanganan Covid-19 ini bukan sekedar mengupdate data kasusnya, atau juga orang yang terpapar, tetapi mereka yang terlibat dalam penanganan Covid-19 ini harus juga diperhatikan.
“Kami meminta kepada Pemerintah Kota Ambon untuk sesegera mungkin mencairkan insentif mereka karena sepengetahuan saya dananya sudah ada, tinggal mekanisme keuangannya yang diatur,” ujar dia.
Lebih lanjut kata dia, bukan saja insentif bagi tenaga medis, tetapi juga bagi mereka yang setiap hari bertugas di posko-posko dan para relawan yang setiap harinya bertugas.
Dikatakan, beberapa hari lalu, ketika dirinya melewati pos penjagaan ada keluhan yang disampaikan kepada dirinya terkait belum dibayarkan honor mereka. Bahkan parahnya lagi para petugas inipun tak tahu berapa besar honor yang mereka akan terima.
“Saya mendapatkan keluhan langsung dari mereka yang ada pos-pos penjagaan, bahwa sampai saat ini mereka belum mendapatkan honor, mereka juga tidak tahu berapa besar honor yang mereka dapat. Padahal yang untuk provinsi sudah memperoleh itu,” jelas dia.
Menurutnya, kalau petugas provinsi sudah mendapatkan haknya sementara Kota Ambon belum maka tentunya akan terjadi kecemburuan di lapangan.
“Karena itu kita menjaga jangan sampai terjadi kesalahpahaman atau kecemburuan di lapangan karena ada dua tim yaitu tim dari Pemkot dan tim dari provinsi.
Kami mengharapkan agar jumlah honornya baik itu tim dari Pemkot maupun dari provinsi harus sama dari sisi besarannya,” pinta dia. (ESA)
Komentar