MEDAN, MARINYO.COM – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa mewujudkan kota yang tangguh tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata. Dibutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat agar pembangunan mampu menjawab berbagai tantangan masa depan, mulai dari perubahan iklim, risiko bencana, hingga dinamika sosial dan ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Bodewin saat menjadi pembicara dalam Dialog Kota Tangguh pada rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand City Hall, Kota Medan, Rabu (1/7/2026). Rakernas XVIII APEKSI secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq.
Menurut Bodewin, kota yang tangguh hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Kota tangguh harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kota yang kuat dan mandiri, kita turut berkontribusi mewujudkan bangsa yang berdaulat,” ujar Bodewin.
Ia menilai pemerintah kota memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal sekaligus menghadirkan pembangunan yang adaptif terhadap berbagai tantangan di masa depan.
Bodewin menambahkan, ketangguhan sebuah kota tidak hanya diukur dari pesatnya pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas tata kelola pemerintahan, kesiapsiagaan menghadapi bencana, kemampuan memperkuat ekonomi masyarakat, hingga tingginya partisipasi warga dalam proses pembangunan.
“Ketangguhan kota harus dibangun secara menyeluruh. Infrastruktur memang penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah kesiapan masyarakat dan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa penguatan kota tangguh menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang.
Menurut Hanif, perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan ketidakpastian ekonomi global menuntut setiap pemerintah kota memiliki kemampuan beradaptasi sekaligus membangun sistem perkotaan yang tangguh dan berkelanjutan.
“Kota yang tangguh bukan hanya mampu menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk terus berkembang, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan,” katanya.
Hanif menjelaskan, pemerintah kota merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
Karena itu, konsep kota tangguh harus diwujudkan melalui pembangunan yang terintegrasi, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, hingga penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.
“Pemerintah kota tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjamin ketersediaan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan terhadap bencana, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat,” pungkas Hanif.
Rakernas XVIII APEKSI menjadi momentum penting bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia untuk memperkuat sinergi dalam membangun kota-kota yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan demi mendukung terwujudnya Indonesia yang tangguh di masa depan. (***)
Komentar