AMBON, MARINYO.COM- Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku diminta untuk merubah pola perencanaan yang selama ini mengejar anggaran.
“Maksudnya perencanaan yang selama ini mengejar anggaran di waktu terakhir harus di rubah, sehingga serapan anggaran betul-betul maksimal,” demikian penjelasan anggota DPRD Maluku, Halimun Saulatu kepada wartawan di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Rabu (1/12/2021).
Dikatakan, dari pengalaman yang selama ini diikuti, serapan anggaran Pemda Maluku setiap enam bulan baru mencapai 30-35 persen, nanti di enam bulan kemudian barulah Pemda Maluku mengejar target.
Oleh karenanya, dalam setiap pembahasan di tingkat provinsi maupun badan anggaran (Banggar) harus merubah pola perencanaan,
“Semestinya tidak seperti itu, harusnya enam bulan awal sudah harus masuk 40-50 persen, karena biar bagaimanapun serapan anggaran berpengaruh terhadap kebijakan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas dia.
Untuk itu, Saulatu berharap apa yang disampaikannya dapat menjadi masukan untuk perencanaan di Pemda Maluku lebih baik lagi kedepan.
Selain itu, wakil rakyat dari bumi Pahamanunusa ini juga meminta Pemda Maluku untuk memperkecil perjalanan dinas dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga kedepan anggaran lebih banyak masuk kepada belanja yang bersentuhan dengan masyarakat.
“Ternyata saya melihat bahwa masih begitu banyak anggaran perjalanan dinas, walaupun memang fungsi provinsi adalah koordinasi, tapi kemudian bukan berarti kegiatan yang menekankan pada penurunan angka kemiskinan harus juga menjadi perhatian,” jelas dia.
Disinggung mengenai keadilan anggaran untuk kabupaten dan kota? Saulatu katakan hal itu yang selalu ditekankan bahwa harus ada keadilan anggaran.
“Hanya saja fungsi provinsi sebenarnya hanya koordinasi. Yang sebenarnya melakukan aksi secara baik. Tetapi itu bukan berarti pemerataan anggaran tidak jalan. Harus ada pemerataan anggaran harus ada terutama kabupaten-kabupaten yang angka kemiskinannya masih tinggi seperti di KKT, MBD dan SBT. Ini yang harus diperhatikan,” ujar politisi Partai Demokrat ini. (DAS)
Komentar