Ambon, Marinyo.com- Tim II Covid-19 DPRD Provinsi Maluku, Rabu (26/8/2020) menggelar rapat bersama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku dalam rangka membahas persoalan ekonomi serta realisaai distribusi Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Maluku.
Rapat yang dipimpin Ketua Tim II DPRD Maluku Azis Sangkala ini dihadiri oleh Ketua Gustu Provinsi Maluku, Kasrul Selang, Kadis Sosial, Kadis Indag, dan sejumlah dinas terkait lainnya.
Ketua Tim II DPRD Maluki, Azis Sangkala pada kesempatan itu menjelaskan, pertemuan ini guna memastikan bahwa kondisi ekonomi Maluku tetap bergeliat dan terjaga. Salah satu caranya memastikan uang beredar.
“Tadi kita sudah ingatkan dan alhamdulilah sudah. Gaji 13 juga sudah dicairkan.
Sekarang program padat karya tunai, kami minta juga bantuan langsung tunai sudah dipaparkan walaupun masih menjadi perhatian dewan agar program bantuan pemerintah provinsi yang didistribusikan di kabupaten/kota dipantau dan dievaluasi sejauhmana realisasinya khususnya bagi orang miskin baru yang berjumlah 49 ribu,” ujar Sangkala.
Dikatakan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan sehingga dapat mengukur sejauhmana realisasi setiap kegiataan yang sudah dilakukan.
Tim II juga meminta agar realisasi program-program pembangunan digalakkan sehingga ada uang yang beredar di masyarakat sehingga ekonomi bisa bergeliat.
“Kita haras menjaga ketahanan ekonomi kita agar inflasi itu tidak turun jauh,” ujar dia.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku yang juga Ketua Harian Gustu Percepatan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang dalam rapat tersebut menjelaskan, ditengah situasi kondisi daerah yang dilanda Covid-19, tetapi pertumbuhan ekonomi Maluku masih baik jika dibandingkan dengan ekonomi nasional sekarang ini.
“Kalau lihat pertumbuhan ekonomi kita jika dibandingkan dengan nasional, kemarin itu ekonomi kita tumbuh 0,92 persen itu berarti ekonomi kita positif sementara ekonomi nasional -5,2 persen.
Memang semua terkonsentrasi, semua tertekan dan semua sektor merasakannya dan yang mungkin sangat merasakannya misalnya nelayan, pariwisata dan lainnya.
Namun ditengah-tengah kondisi seperti demikian bukannya membanding-bandingkan terkait dengan ekonomi kemudian membuat kita puas diri,” ujar Selang.
Dikatakan, dengan adanya kucuran-kucuran dana ke masyarakat dan juga kegiatan-kegiatan belanja maka kelihatan kita dapat mengendalikan ekonomi sehingga inflasi kita 1,46 persen.
“Sampai hari ini, kita di semester pertama atau sampai 15 Agustus beberapa hari yang lalu realisasi kita 1,58 triliun. Jadi kemarin ketika presiden rapat dengan gubernur seluruh Indonesia, intinya saat ini investasi swasta sangat tertekan bahkan ada yang minus atau tidak berkembang sama sekali.
Olehnya itu kita harus mempercepat belanja-belanja pemerintah karena dari bulan Juli sampai September adalah bulan-bulan yang sangat kritis untuk itu kita harus membelanjakan sebanyak mungkin belanja pemerintah,” jelas dia.
Berkaitan dengan itu, lanjut Sekda maka banyak sekali regulasi terkait dengan pengelolaan APBD dan APBN, ada refocusing karena sudah beberapa kali dewan mengundang OPD-OPD terkait untuk membicarakan hasil refocusing.
“Saya sering mengatakan bahwa kita mendahulukan kesehatan, ternyata setelah waktu berjalan kita tidak bisa mendahulukan kesehatan tanpa memperhatikan ekonomi,” ujar dia lagi.
Untuk itu kata dia, kesehatan dan ekonomi harus berjalan bersamaan. Karena berjalan bersama yang tadinya belum bisa melakukan pelelangan pekerjaan, karena jasa konstruksi ini beberapa bulan yang lalu tidak bisa melakukan pekerjaan, maka di bulan-bulan kedepan ini jasa konstruksi sudah bisa.
Dengan begitu, masing-masing OPD atau sektor sudah menyusun standar protokol kesehatan. Jadi bagaimana jasa konstruksi punya protokol kesehatan dan lain sebagainya. (DAS)
Komentar