AMBON, MARINYO.COM-Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Suanthy Jhon Laipeny, menyoroti buruknya pelayanan SPBU Kompak di Kota Tiakur, Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak Pertamina, Rabu (6/8/2025), Laipeny mengungkapkan bahwa pengisian BBM di SPBU tersebut masih dilakukan secara manual menggunakan ember, bukan melalui dispenser otomatis sebagaimana standar SPBU Kompak Satu Harga.
“Model pengisian seperti ini tidak layak. BBM disendok seperti jual minyak tanah zaman dulu. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Laipeny menambahkan, antrean panjang masih sering terjadi akibat sistem pengisian yang tidak efisien. Selain itu, jam operasional SPBU juga tidak konsisten.
“Kadang buka jam 9 pagi, kadang lebih siang. Tutup pun sesuka hati. Seharusnya SPBU beroperasi minimal dari pukul 08.00 hingga 15.00 WIT,” ujarnya.
Diketahui, SPBU Kompak tersebut merupakan hasil relokasi dari Pulau Tiakor dan selama dua tahun beroperasi tidak menunjukkan adanya peningkatan layanan.
Laipeny juga mengkritisi ketidakhadiran pihak pengelola SPBU dalam rapat, akibat surat undangan tidak sampai kepada pemilik resmi, Martin Luther, yang disebut berdomisili di Surabaya. Operasional SPBU sehari-hari dijalankan oleh seseorang bernama Pak Jams.
“Pihak Pertamina memang menyebut secara legal SPBU ini memenuhi syarat. Tapi fakta di lapangan berkata lain,” ujarnya.
Komisi II DPRD Maluku mendesak Pertamina untuk segera menyurati pengelola SPBU dan memberikan teguran resmi.
Menanggapi hal tersebut, Sales Manager Pertamina, Afif, menyatakan komitmennya untuk melakukan pemantauan langsung serta meminta pengelola segera memperbaiki pelayanan dan jam operasional sesuai ketentuan SPBU Kompak Satu Harga. (***)
Komentar