oleh

Komisi IV DPRD Maluku Soroti Optimalisasi PAD dari Sektor Wisata dan Layanan Publik

-Parlemen-407 views

AMBON, MARINYO.COM-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor potensial, khususnya pariwisata, layanan kesehatan, dan perpustakaan.

Sorotan ini muncul dalam rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, Senin (8/7/2025), di ruang rapat DPRD Maluku.

Wakil Ketua Komisi IV, Dali Fahrul Syarifudin, menyampaikan bahwa saat ini hanya tiga destinasi wisata di Maluku yang tercatat menyumbang retribusi kepada daerah, yakni Pantai Liang, Pantai Namalatu, dan Gong Perdamaian Dunia.

Padahal, Maluku memiliki banyak lokasi wisata yang potensial untuk dikembangkan dan dimasukkan dalam skema retribusi resmi.

“Retribusi kita masih bergantung pada tiga destinasi itu. Ini sangat terbatas. Padahal potensi wisata kita sangat besar. Harus ada perluasan cakupan dan penguatan manajemen wisata,” kata Dali.

Ia menekankan bahwa OPD mitra terkait harus segera menyusun strategi pengembangan wisata secara menyeluruh agar dapat memperluas basis pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.

Hal serupa disampaikan anggota Komisi IV, Yan Zamora Noach, yang menyarankan agar seluruh OPD penghasil PAD didorong untuk lebih aktif dan inovatif.

Noach menyoroti masih minimnya promosi wisata Maluku, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Kalau ingin Maluku dikenal, promosi itu harus menembus pasar global. Jangan cuma mengandalkan tiga titik wisata. Kita punya destinasi kelas dunia seperti Banda Neira dan Saparua, tapi belum tergarap maksimal,” ujar Noach.

Ia juga meminta agar OPD pengelola retribusi lebih terbuka dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan aset dan peningkatan fasilitas penunjang wisata.

Lucky Wattimury, turut mempertanyakan kontribusi dua ikon sejarah Maluku, yakni Benteng Belgica di Banda dan Benteng Amsterdam di Saparua.

Menurutnya, dua situs bersejarah tersebut seharusnya masuk dalam skema pengembangan wisata yang berkontribusi terhadap PAD.

“Jangan hanya tarik PAD dari tiga lokasi itu saja. Kita punya aset budaya dan sejarah yang bisa dimaksimalkan. Bahkan bisa jadi magnet wisata global,” kata Lucky.

Namun ia juga memberi catatan kritis terhadap upaya peningkatan PAD yang tidak dibarengi dengan kinerja riil, terutama pada Balai Kesehatan Paru.

“Jangan kerja bodong tapi memaksakan target PAD naik. Semangat itu penting, tapi harus rasional dan berdasar pada kemampuan riil OPD,” tambahnya.

Masalah lain yang mencuat adalah kondisi fisik Perpustakaan Daerah, yang menurut banyak anggota dewan sudah mengalami banyak kerusakan. Mereka mendesak agar fasilitas tersebut segera diperbaiki mengingat pentingnya akses informasi dan literasi masyarakat.

Ulis Rutasouw, anggota Komisi IV lainnya, menegaskan bahwa dalam kondisi efisiensi fiskal saat ini, pemerintah daerah harus benar-benar fokus dalam mendorong sektor yang memiliki potensi pendapatan tinggi.

“Belanja jangan lebih besar dari pendapatan. Kalau tidak dikendalikan, kita akan berutang. Komisi harus jeli membaca kondisi ini dan mendorong OPD bekerja dengan efisien dan inovatif,” kata Ulis.

Ia juga menyoroti momentum Meti Kei yang akan berlangsung Oktober 2025 nanti. Menurutnya, event tersebut harus dimanfaatkan maksimal sebagai ajang promosi wisata Maluku.

Yunus Serang, dalam pandangannya, meminta agar seluruh fasilitas alat kesehatan yang rusak segera diperbaiki dan dijaga dengan baik.

Ia juga meminta perhatian khusus untuk pengembangan wisata Banda Neira yang sudah dikenal luas sejak lama.

Sementara itu, Noaf Rumauw kembali menyoroti kondisi Perpustakaan Nasional di Ambon yang rusak parah.

Ia juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang masih terlalu fokus pada tiga destinasi wisata saja.

“Kita ini punya banyak potensi. Kenapa hanya tiga tempat yang dipungut retribusi? Pariwisata harus jadi perhatian utama, tidak boleh stagnan seperti sekarang,” katanya.

Menutup rapat, Komisi IV menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan terhadap kinerja OPD penghasil PAD.

Mereka juga mendorong agar setiap OPD melakukan inovasi, memperkuat tata kelola, serta bersinergi dalam menyusun strategi peningkatan pendapatan demi kemajuan Maluku secara menyeluruh. (***)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed