Ambon, Marinyo.com- Komisi IV DPRD Maluku mendorong Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Agama Provinsi Maluku untuk mempercepat proses pembangunan embarkasi haji antara (EHJ) di Kota Ambon.
Sehingga di tahun 2021 nanti seluruh jemaah haji dari Maluku sudah bisa melakukan perjalanan langsung dari Kota Ambon, tanpa melalui Makassar lagi.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Attapary kepada wartawan usai rapat sengan Kakanwil Agama Provinsi Maluku, Kamis (30/7/2020) mengatakan, kedepan diharapkan pengiriman jemaah haji dari Maluku tidak lagi dari Makasar, namun semuanya dipusatkan di embarkasi antara di Ambon.
“Berkaitan dengan embarkasi, kita ingin apa yang masih kurang disampaikan kepada kita, kita harapkan tahun depan pada saat pengiriman jemaah haji itu tidak lagi dari Makassar tetapi semua sudah dipusatkan jadi satu di embarkasi antara di Ambon,” ujar Samson.
Dia katakan dalam penjelasan Kakanwil Agama Provinsi Maluku dalam rapat komisi, muncul dua hal yang menjadi kekurangan untuk menuju pembentukan EHA yaitu infrastruktur jalan masuk dan pembentukan UPTD yang akan mengelola embarkasi antara itu.
“Untuk infrastruktur jalan, Komisi IV akan segera berkoordinasi dengan komisi III supaya dapat mengundang Dinas PU dalam rangka membicarakannya untuk diselesaikan, sehingga ketika pembentukan UPTD dan itu sudah bisa ditetapkan sebagai embarkasi antara,” jelas Samson.
Sementata itu, Kakanwil Agama Provinsi Maluku, Jamaludin Bugis menjelaskan, pembangunan EHA di Kota Ambon hanya menunggu finalisasi keputusan Menteri Agama.
“Sudah saya sampaikan bahwa embarkasi antara tinggal finalisasi keputusan Menteri Agama terkait dengan terbentuknya embarkasi antara,” ujar Jamaluddin.
Sementara menyangkut infrastruktur sarana dan prasarana sudah mencapai 85 persen dan diharapkan untuk pemerintah daerah saat ini melalui Dinas PU adalah bantuan untuk menyelesaikan 200 meter jalan masuk ke asrama haji.
Dan untuk sarana-sarana pendukung lainnya, kata Jamaluddin, untuk tahun 2021 nanti Kementrian Agama Provinsi Maluku mendapat anggaran sekitar Rp30 miliar lebih untuk dibangun satu gedung berlantai tiga.
“Ya kalau itu sudah selesai maka semua sarana prasarana sudah terpenuhi dan termasuk juga pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan itu merupakan bagian dari salah satu satuan kerja yang mengelola embarkasi antara itu sendiri,” ujar dia. (Mry-01)
Komentar