AMBON, MARINYO.COM— Komisi III DPRD Maluku menegaskan pentingnya peningkatan kontribusi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meringankan beban fiskal provinsi pada tahun anggaran 2026. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi III, Alhidayat Wajo, usai rapat bersama mitra terkait di Gedung DPRD Maluku, Rabu (19/11/2025).
Menurut Wajo, salah satu sorotan utama adalah kinerja Bank Maluku–Malut. Tahun ini, bank tersebut menyetorkan deviden sekitar Rp51 miliar. Melihat potensi keuangannya, Komisi III menetapkan kenaikan target untuk tahun depan.
“Tahun depan harus naik 20 persen dari realisasi tahun ini. Itu sudah kami tegaskan,” ujarnya.
Selain Bank Maluku, Wajo juga menyoroti kondisi BUMD Pancakarya dan MEA yang masih menghadapi beban utang cukup besar. Ia menegaskan bahwa kedua BUMD tersebut harus segera membenahi manajemen keuangan dan berhenti bergantung pada hibah dari pemerintah daerah.
“BUMD tidak boleh terus mengandalkan hibah. Mereka harus bisa mandiri dan mampu memberi keuntungan bagi daerah,” tegasnya.
Komisi III turut menaikkan target kontribusi bagi pengelola Dok Wayame. Jika tahun ini penyetoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di kisaran Rp500 miliar, maka tahun 2026 targetnya dinaikkan menjadi Rp750 miliar. Wajo menyebut kenaikan itu diperlukan untuk memperkuat struktur pendapatan daerah di tengah tekanan fiskal.
Di sektor pendapatan lainnya, Komisi III mendorong Dinas Pendapatan Daerah untuk mempercepat digitalisasi sistem pemungutan retribusi, terutama pada sektor parkir dan layanan publik lain.
“Retribusi harus ditarik menggunakan sistem elektronik. Itu sudah kami dorong untuk segera diterapkan demi transparansi dan efektivitas,” jelas Wajo.
Komisi III menegaskan bahwa peningkatan kinerja BUMD dan reformasi sistem pemungutan pendapatan menjadi salah satu kunci memperkuat PAD Maluku pada tahun anggaran mendatang. (***)
Komentar