Ambon, Marinyo.com- Wakil Ketua Komisi III Hatta Hehanusa mendesak Dinas PUPR untuk memperhatikan infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Inamosol terutama di Hukuanakotta, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
“Rapat dengan mitra untuk membahas surat masuk, yang terbanyak kurang lebih 5 buah surat masuk dalam enam bulan terakhir dari Inamosol, SBB, terutama Hukuanakota sebuah desa terpencil ditengah hutan rimba di Kecamatan Inamosol, dengan jarak tempuh dari Kairatu kurang lebih 60-70 Km.
Kemudian kita lalui dengan kondisi jalan yang cukup memprihatinkan, ditambah lagi dengan kondisi postur rumah masyarakat yang terdampak longsoran dan patahan,” jelas Hehanussa kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (21/10/2020).
Olehnya itu, Komisi mencoba memanggil mitra yang menangani pembangunan infrastruktur terutama Dinas PUPR supaya meminta mereka untuk berkoordinasi dengan pihak kabupaten agar dapat menangani hal-hal emergency.
“Contoh penanganan mereka terhadap relokeasi, memang sudah digusur untuk pemindahan itu juga belum. Penanganan terhadap patahan longsor juga belum, kemudian akses jalan memang Hunitettu menuju Hukuanakotta memang jalan kabupaten, tetapi provinsi juga jangan menutup diri karena persoalan sudah kurang lebih 75 tahun mereka masih terisolasi dengan kondisi yang ada, dimana angkutan kesana itu juga angkutan khusus baru sampai ke tempat tujuan,” jelas Hehanussa.
Untuk itu komisi sangat mengharapkan adanya perhatian khusus dari Pemprov untuk melakukan langkah konkrit sehingga mengatasi ketersiolasian masyarakat yang ada disana.
“Memang dari penjelasan Kepala Dinas PUPR Mat Marasabessy sementara ini dilakukan survei untuk membuka akses jalan dari situ dan akan tembus ke Tala.Tetapi kami harapkan, ini persoalan mendesak, kondisi, kita harapkan ada sentuhan langsung di tahun 2021.
“Kita sangat prihatin dengan kondisi yang ada disana, dan saya sendiri kebetulan berasal dari dapil disana, sudah menyaksikan kondisi seperti apa yang ada disana. Untuk itu, kami sangat mengharapkan adanya perhatian penuh dari pemerintah provinsi Maluku,” jelas dia lagi. (DAS)
Komentar