Ambon, Marinyo.com- Komisi I DPRD Maluku mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk secepatnya menyediakan lahan bagi pembangunan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku.
Ketua Komisi I, Amir Rumra menegaskan, pemerintah harus cepat menyediakan lahan. Karena persoalan penyediaan lahan bagi kantor Bawaslu sudah cukup lama dibahas.
“Suratnya juga sudah cukup lama dan kami mengharapkan pemerintah harus cepat untuk menyediakan lahan. Karena arurannya lahan disediakan Pemd dan anggarannya lewat APBN melalui Bawaslu,” tandas Rumra kepada wartawan di kantot DPRD Maluku-Karpan.
Karenanya Rumra meminta agar tahapan-tahapan segera dilakukan sehingga aktivitas Bawaslu dapat berjalan dengan baik.
Dengan begitu tidak menggangu proses pengawasan Pilkada di daerah-daerah terutama pada bulan Desember ini dan dilanjutkan pada tahun 2022.
Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku, Zulkifly Anwar menjelaskan, alasan belum dibangunnya kantor Bawaslu sampai saat ini karena lahan Pemprov terbatas.
“Jadi kita punya lahan ini terbatas, ada lahan tetapi belum memiliki dokumen lengkap, salah satu hak pakai kita yang sudah clear itu ada di Passo,” jelas Anwar.
Dikatakan, di Passo akan dibangun tujuh kantor yaitu Bawaslu yang mungkin akan pertama dibangun dan akan diikuti oleh beberapa badan/dinas yang ada di kantor gubernur yang sudah direncanakan oleh gubernur dan sekda untuk direlokasi ke Passo.
“Antara lain inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Bappeda,” tutur dia.
Lebih lanjut kata Anwar, rencana pembangunan masih dalam tahap perencanaan, karena masih harus dianggarkan dan juga mesti ada studi kelayakan dan perencanaan.
Diharapkan tahun 2021 sudah bisa direalisasikan. “Kita berharap mudah-mudahan tahun depan 2021, dengan catatan Covid-19 sudah selesai tetapi kalau belum itu berarti kita masih fokus untuk penanganan Covid-19,” ujar dia. (DAS)
Komentar