AMBON, MARINYO.COM-
Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, melayangkan kritik tajam terhadap rendahnya setoran pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta buruknya tata kelola sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Maluku. Hal ini disampaikan Watubun saat diwawancarai di Ambon, Jumat (21/11/2025).
Watubun menilai sejumlah BUMD masih jauh dari target kinerja dan belum menunjukkan perkembangan berarti. Ia menegaskan bahwa DPRD menaruh harapan besar pada manajemen baru untuk membawa perubahan signifikan, terutama dalam meningkatkan kontribusi pendapatan bagi daerah.
“Pendapatan BUMD tidak boleh stagnan. Ada yang setornya maksimal hanya sekitar Rp500 juta, padahal potensi mereka jauh lebih besar. Kondisi seperti ini tidak bisa terus dibiarkan,” tegasnya.
BUMD yang mengelola lima unit usaha di sektor kehutanan, kelautan, transportasi, dan berbagai bidang lain dianggap seharusnya mampu menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, Watubun menekankan perlunya konsolidasi manajemen serta modernisasi sistem kerja.
“Manajemen baru harus mampu menyatukan gerak organisasi dan memaksimalkan setiap peluang bisnis. Digitalisasi wajib diterapkan agar kinerja lebih efisien dan pendapatan meningkat,” tambahnya. (das)
Komentar