AMBON, MARINYO.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku lewat dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 harusnya bisa sesuai dengan visi-misi Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas N. Orno.
Terhadap itu Sekretaris Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanussa mengingatkan agar seluruh OPD mitra Komisi memiliki program yang dapat menurunkan angka kemiskinan di Maluku.
“Menyangkut dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KUA-PPAS ini, kita sudah melakukan pembahasan dengan 11 mitra OPD yang mendalami proses usulan Anggaran dari mitra (OPD-red) namun kita belum masuk dalam angka-angkanya. Tapi programnya harus mengacu pada visi-misi pak Gubernur dan Wagub dengan tujuan dapat menekan angka kemiskinan di Maluku,”ujar Hatta kepada koran ini, Selasa (30/11/2021).
Dalam rapat kerja Komisi III dengan 11 mitra? kata Hehanussa, belum membahas soal anggaran program kerja tapi proses tetap dilakukan sambil melihat sejauh mana sisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari visi-misi Gubenur dan tema dari RKP.
Karena menurutnya, tujuan Anggaran yang paling utama adalah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama menyangkut dengan persoalan angka kemiskinan yang mana Maluku masih berada pada posisi ke empat Nasional.
“Makanya kita fokusnya pada tujuan dari Anggaran tersebut. Kita tidak inginkan lagi kalau Anggaran-Anggaran yang diusulkan dari OPD mitra Komisi III, itu tidak tepat sasaran dan tidak tepat pada pos-pos yang memang harus berpihak kepada rakyat, sehingga selama tiga hari ini kita kerja Komisi lebih fokus terhadap persoalan itu,”pungkasnya.
Dalam rapat sebelumnya akuinya, sebenarnya tidak ada rapat tertutup tapi terbuka, namun pada rapat kesamaan terlebih dahulu dilakukan diskusi, setelah itu baru dilakukan proses pendalaman pada tingkat Komisi.
“Hari ini sudah selesai dengan 11 mitra dan tinggal 3 bidang itu dan memang kita masih skorsing dan kita akan lanjutkan lagi, karena kemarin itu waktunya terbatas, sehingga nantinya fokusnya kita sebelum masuk RKA dan pendalaman dan penyampaian visi-misi dari Komisi, “ucapnya.
Namun bagi Komisi, lanjut Hatta, kalau seluruh usulan anggaran harus tepat sasaran serta berpihak pada rakyat.
Akan tetapi setelah dilakukab pembahasan, ada sejumlag program OPD yang tidak tepat sasaran, sehingga dilakukan pergeseran dari OPD satu ke OPD lain.
“Setelah kita dalami dalam tujuan pendalaman, KUA PPAS disitu jadi kalau penempatan tidak sesuai segera kita pindahkan,”cetusnya.
Dia mencontohkan, pada direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) misalnya, disitu ada program prioritas dalam rangka membangun dan merehab rumah miskin, yang kita tahu saat ini pos anggarannya di bawah minim, kita dorong supaya ditambah disana.
“Kita geser dari PUPR yang merehab jembatan, umpamanya kita pindahkan ke sana itu menjadi catatan, kita berharap penempatan program juga bisa memberdayakan masyarakat disitu.”contohnya.
Dalam artian pembangunan akses konektivitas prioritas, seperti jalan lingkungan, jalan penghubung antara kampung, yang menjadi kewenangan provinsi maka kita minta, pekerjaan juga harus melibatkan masyarakat disana. (***)
Komentar