Ambon, Marinyo.com- Ketua fraksi PKS, Turaya Samal mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD Maluku untuk dibahas, mengingat waktu untuk pembahasan tinggal 10 hari saja, dan jika terlambat maka akan kena pinalti dari Kemendagri.
Apalagi, KUA PPAS adalah dokumen strategis dan sangat fundamen, karena potret RAPBD secara keseluruhan terlihat pada KUA PPAS. Karenanya, hal yang strategis harus dibahas secara mendalam dan tidak tergesa-gesa.
Dikatakan, jika eksekutif cepat menyerahkan dokumen KUA PPAS ke DPRD maka tentunya DPRD akan secara cermat mendorong agar alokasi APBD menjawab kebutuhan masyarakat Maluku tertutama masalah kemiskinan dan rendahnya daya beli akibat Covid-19.
Selain itu, waktu yang cukup dapat membuka pembahasan yang lebih serius untuk menjawab kesenjangan alokasi di 11 kabupaten/kota.
“Jadi beberapa hari kita sudah rapat konsolidasi ketua-ketua fraksi terkait KUA PPAS yang akan nanti dibahas beberapa hari lagi. Kita juga sudah mendesak pemerintah daerah agar segera KUA PPAS dinaikan ke DPRD untuk dibahas sehingga tidak terkesan kita ketuk palu KUA PPAS tanpa pembahasan dan itu fatal, kalau kita melakukan hal semacam itu,” tandas Samal kepada wartawan, Rabu (18/11/2020) di Baileo Rakyat Karpan.
Masih kata dia, DPRD Maluku memiliki hak dan kewenangan politik anggaran untuk membahas. Waktu yang terbatas membuat pembahasan tidak akan maksimal.
Pembahasan APBD, lanjut dia, sangat strategis. Karena DPRD dan Pemda sedang membahas hajat dan kepentingan masyarakat Maluku yang teralokasi dalam batang tubuh APBD.
“Sudah seharusnya, DPRD dan Pemda duduk bersama melakukan pembahasan KUA PPAS segera untuk memastikan, alokasi RAPBD pro terhadap penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar dia.
Dirinya mengakui terkesan dengan keterlambatan eksekutif beberapa kali dalam mengirimkan dokumen untuk dibahas di DPRD, maka seringkali pembahasannya terkesan dikejar karena memang ada beberapa permasalahan yang belum tuntas, sehingga membuat kita kejar untuk membahas.
“Alhamdulillah terkejar, walaupun itu terkesan pembahasannya secara maraton tetapi kita tetap membahas sehingga dapat diparipurnakan,” ujar dia, sembari mengharapkan kejadian-kejadian seperti ini seharusnya tidak boleh terulang, sehingga DPRD dapat membahasnya secara maksimal.
Disinggung soal pendapat Fraksi PKS terkait dengan anggaran yang belum merata di 11 kabupaten/kota? Samal katakan, Fraksi PKS berprinsip akan melakukan yang terbaik untuk beberapa kabupaten/ kota yang disitu ada kursi dari PKS dan juga kita sesuaikan dengan APBD yang ada.
“Jujur saja karena Covid-19 ini anggaran kita agak anjlok, tetapi kita akan berusaha untuk membagi dengan ketersediaan anggaran yang ada. Bantuan per kabupaten masing-masing, apa yang vital apa yang sangat dibutuhkan kita fokuskan untuk itu,” ujar politisi perempuan ini.
Ditegaskan, sebagai wakil rakyat tentunya akan melakukan yang terbaik untuk konstituen khususnya dan masyarakat pada umumnya.
“Sebagai wakil rakyat akan melakukan yang terbaik untuk konstituen khususnya dan masyarakat pada umumnya. Apalagi kami sebagai ketua fraksi punya tanggung jawab besar untuk itu, karena dampaknya juga akan besar untuk partai,” tandas dia. (DAS)
Komentar