Ambon, Marinyo.com- Mengingat waktu yang tinggal beberapa minggu saja, DPRD Maluku bakal ‘marathon’ membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2021.
“Jadi seluruh persiapan untuk pembahasan yang jika tidak ada halangan maka direncanakan dalam minggu ini paling cepat atau minggu depan seluruh pembahasan KUA dan PPAS termasuk APBD 2021 akan segera dimulai. Ini penting karena tinggal beberapa minggu lagi kita sudah menyelesaikan akhir tahun 2020,” tandas Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut kepada wartawan, di Baileo Rakyat-Karpan.
Dijelaskan, sebelum mengakhiri tahun 2020 semua agenda penetapan APBD 2021 wajib hukumnya diselesaikan.
Masih kata dia, semua kebijakan pasti terkait dengan kebijakan pemerintah pusat, dalam hal penanggulangan Pandemi Covid-19.
“Rasa-rasanya 2021, masih dianjurkan untuk tetap menjaga grafik dari pandemi Covid-19 dengan tetap mengalokasikan anggatan untuk penanganan Covid-19, khusus di Maluku,” jelas Sairdekut.
Dirinya berharap pencegahan Covid-19 bisa dilakukan, tapi dilain pihak produktivitas ekonomi masyarakat juga harus dihidupkan, supaya terjadi keseimbangan antara menjaga kondisi kesehatan di satu sisi, tapi juga meningkatkan kesejhateraan ekonomi masyarakat.
Olehnya itu dirinya berharap dokumen rancangan KUA PPAS bisa disampaikan secepatnya ke DPRD, agar bisa dilihat seberapa besar alokasi anggaran misalnya untuk Covid-19, Jaringan Pengamanan Sosial, dan lainnya.
HAK NAKES
Lebih lanjut kata Sairdekut, pihaknya juga akan mempertanyakan sejauhmana realisasi pembayaran hak tenaga kesehatan (Nakes). Dimana, sesuai kesepakatan untuk insentif bulan Maret-Mei harus dibayarkan pada Oktober 2020.
“Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini kita menanyakan soal kesepakatan kita di rapat sebelumnya berkaitan hak-hak tenaga medis. Dimana Maret, April, Mei disepati dibayarkan oktober,” jelas Sairdekut, sembari berharap agar bulan November ini sudah dibayarakan bulan berikutnya, supaya sirkulasi pembayaran yang menjadi kewajiban dan hak penerima bisa berjalan dengan baik.
Ditambahkan, uangnya ada di Dinas Kesehatan, yang menjadi soal penyelesaian administrasinya. (DAS)
Komentar