AMBON, MARINYO.COM-
Komisi III DPRD Maluku telah membicarakan pembukaan jalur pelayaran baru dengan PD Panca Karya. Pasalnya, selama ini ada beberapa jalur yang belum terlayani baik oleh KM Ferri.
Ada lima jalur yang diusulkan, dengan dua jalur tambahan, yang sudah disampaikan kepada ASDP dan Dinas Perhubungan. Jalur-jalur ini akan disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui tender yang diikuti oleh perusahaan daerah, Panca Karya, ASDP, dan perusahaan pelayaran swasta.
Demikan di sampaikan anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin pada wartawan setelah pertemuan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (22/1/2025).
Selain itu, Afifudin juga menjelaskan soal kesiapan kapal untuk melayani jalur baru tersebut. Dimana, saat ini, ada 10 kapal, namun satu kapal telah dikembalikan ke Lelemuku, sehingga tersisa sembilan kapal. Dari jumlah tersebut, delapan kapal sedang beroperasi, dengan lima kapal mendapatkan subsidi dan tiga kapal beroperasi secara komersial.
Pembahasan mengenai subsidi dan doking kapal juga menjadi salah satu topik utama, di mana doking kapal menjadi syarat untuk berlayar di jalur-jalur tersebut.
Meskipun doking kapal biasanya mendapat subsidi dari pemerintah, ada perbedaan antara perhitungan Pemerintah dan realitas di lapangan yang perlu diselesaikan oleh perusahaan.
Di tanya terkait dengan kapal KM Bahtara Nusantara, yang melayari Banda dan Tual sampai sekarang belum beroperasi dan kesiapan kapal tersebut. Ravik menjawab bahwa kapal tersebut siap melayani, tetapi dengan syarat harus melakukan doking terlebih dahulu sebelum beroperasi.
Sebagai tambahan, usulan dari kabupaten mengenai KM Tanjung Sole yang diharapkan dapat mengisi kekosongan lintasan Loliama juga sedang dihitung secara cermat agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
Menurut Afifudin, proses pengajuan jalur baru dimulai dari abupaten, diteruskan ke Provinsi , dan akhirnya ke Pemerintah Pusat. Meskipun beberapa dermaga sedang dibangun, dermaga yang sudah ada akan digunakan untuk mendukung jalur-jalur baru ini.
“Jika ada kebutuhan tambahan dermaga, usulan akan diajukan untuk pembangunan lebih lanjut,” ujar dia, sembari menambahkan bahwa Pemerintah Daerah dan Pusat terus berkoordinasi untuk memastikan kelancaran operasional jalur pelayaran baru ini demi meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas bagi masyarakat di Maluku. (***)
Komentar