Ambon, Marinyo.com- Direktur Utama PD Panca Karya, Rusdi Ambon berencana menyurati Inspektorat Maluku untuk mengaudit perusahaan daerah yang sementara dipimpinnya.
Permintaan audit ini menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya
Kesatuan Organisasi Perjuangan Mahasiswa (KOMPAK), Kamis (24/9/2020) di Kantor Gubernur Maluku.
Kepada wartawan via ponselnya,
Rusdy Ambon menegaskan bahwa dirinya siap diaudit bukan saja oleh inspektorat tetapi juga oleh lembaga auditor independen lainnya.
“Kalau sudah diaudit, hasilnya akan saya publikasikan melalui media massa, cetak maupun elektronik,” ujar Rusdy.
Tetapi sebaliknya jika hasil audit ternyata tidak menemukan adanya tindak penyimpangan anggaran seperti yang dituduhkan maka dirinya akan membawa masalah ini ke ranah hukum.
“Jika hasilnya tidak terbukti ada penyimpangan anggaran PD Panca Karya maka saya akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Dalang dibalik aksi ini sudah saya katahui dan siapapun yang turut serta akan saya bawa ke jalur hukum,” tegas Rusdy.
Seperti diketahui, dalam orasinya KOMPAK mendesak agar Rusdi Ambon dicopot dari jabatannya selaku Plt Dirut PD Panca Karya.
Karena mereka (KOMPAK) menduga pembelian lahan dan bangunan Graha Raden Pandji yang terletak di Jl AM Sangadji, Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Ambon senilai Rp3,5 miliar itu menggunakan uang dari jabatan yang didudukinya saat ini.
“Jika dikalkulasikan seluruh gaji Rusdi Ambon, selama setahun bekerja sejak tahun 2019, kekayaannya tidak sampai Rp3,5 miliyar,” jelas pendemo.
Untuk itu, dalam tuntutan KOMPAK yang dibacakan koordinator lapangan, Miki Makatita mendesak Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk memerintahkan Insepktorat maupun lembaga auditor independen lainnya untuk melalukan proses audit terhadap kekayaan Rusdi Ambon, serta keuangan PD Panca Karya. (DAS)
Komentar