AMBON, MARINYO.COM-Keinginan masyarakat Maluku Tenggara Raya (MTR) agar daerah itu menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) pisah dari Provinsi Maluku, ternyata mendapat dukungan dari sejumlah kalangan. Salah satunya, Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP).
Pasalnya, pada momentum syukuran Hari Ulang Tahun BARA JP ke- 8 yang jatuh pada 15 Juni 2021 dan ulang tahun Presiden Jokowi ke-60 tepatnya 21 Juni 2021, dimanfaatkan untuk mendorong pemekaran Provinsi MTR.
Ketua DPD BARA JP Provinsi Maluku, Hengki Sirait, dalam sambutannya menyampaikan selamat ulang tahun kepada Presiden RI ke 7 itu.
”Selamat ulang tahun Pak Jokowi. Semoga umur panjang kepada bapak Jokowi pimpin bangsa yang begitu besar,” kata Sirait, ketika memberikan sambutan pada HUT BARA JP Ke-8 dan HUT Jokowi ke-60 yang berlangsung di Hotel Amboina, Selasa (22/6/2021).
Dikatakan, BARA JP sejak lama, bersama Presiden dua periode itu ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
“Jadi sponsor utama di periode pertama dan kedua adalah BARA JP. Jadi BARA itu relawan pertama mendukung Pak Jokowi dari sekian banyak relawan yang ada,”tuturnya, sembari menambahkan, pak Jokowi beberapa kali mendatangi markas BARA JP di Jakarta untuk berdiskusi.
Buktinya, momentum syukuran hari ulang tahun BARA JP ke-8 jatuh pada 15 Juni 2021 dan ulang tahun Presiden Jokowi ke-60 tepatnya 21 Juni 2021, dimanfaatkan untuk mendorong pemekaran Provinsi MTR.
Dia mengaku, proses pembangunan di Indonesia, merata di berbagai segmen ketika dipimpin Jokowi. Namun, di Maluku, masih terjadi ketimpangan. Padahal, Provinsi Maluku, ikut mendirikan Indonesia.
Untuk itu, jelas dia, jika Maluku, ingin keluar dari garis kemiskinan, maka wilayah Maluku Tenggara Raya (MTR) harus dimekarkan jadi Provinsi tersendiri.
Pada kesempatan itu digunakan untuk menyampaikan pernyataan sikap BARA JP terkait dengan dukungan pemekaran Provinsi MTR, yang dibacakan salah satu fungsionaris Bara JP Maluku, Yahya Oraplean.
Pertama, BARA JP Maluku mengapresiasi penuh sinergitas pemerintahan pada kepemimpinan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Kedua, BARA JP Maluku mendukung program LIN di Maluku dan meminta Pemprov Maluku untuk melakukan kegiatan pramuka kondisi sosial agar masyarakat bisa beradaptasi dengan peluang ekonomi yang tersedia.
Ketiga, Maluku secara nasional merupakan provinsi termiskin keempat setelah Papua, Papua Barat dan NTT. Karena itu dibutuhkan terobosan kebijakan yang bisa mempercepat pembangunan secara merata di semua wilayah.
Keempat, bahwa berpotret dari keberhasilan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Maluku Utara maka solusi yang paling tepat untuk mengentaskan kemiskinan di Maluku adalah melalui pembentukan daerah-daerah otonomi baru.
Kelima, bahwa wilayah Maluku Tenggara Raya yang meliputi Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya dan Kota Tual merupakan wilayah yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste maka dibutuhkan perhatian dan penanganan pemerintah secara spesifik dalam membangun ketahanan masyarakat.
Keenam, sesuai aspirasi dari masyarakat Maluku Tenggara Raya serta mengacu pada pasal 31 ayat (4) dan pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka BARA JP Maluku menyatakan mendukung penuh pembentukan Provinsi Kepulauan Maluku Tenggara Raya dan meminta agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh Pemprov Maluku melalui mekanisme bottom up atau melalui Pempus melalui mekanisme top down atas pertimbangkan kepentingan strategi nasional. (DAS)
Komentar