Ambon, Marinyo.com- Guna membahas arah pengembangan pariwisata di Maluku, DPD RI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan The Spice Island Maluku menggelar Focus Group Discussion (FGD).
Kegiatan ini mengusung tema “Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata Bahari yang Terintegrasi, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan di Provinsi Maluku” ini berlangsung di Aula lantai I Kantor Dinas Pariwisata pada Jumat (4/12/2020).
Diskusi ini dibuka resmi melalui pemukulan Tifa oleh Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, didampingi Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang dan Kadis Kelautan Perikanan Maluku Abdul Haris.
Diskusi ini menghadirkan Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, J.H.T. Soplantila dan Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku Abdul Haris sebagai Narasumber.
Sedangkan peserta diskusi adalah dari kalangan Pemerintah Negeri di Kota Ambon/Kabupaten Malteng, pemerhati pariwisata dan peserta lainnya.
Perihal arah pengembangan pariwisata Maluku dalam diskusi ini, mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail, Sekda Maluku Kasrul Selang mengatakan wisata bahari adalah merupakan jenis wisata minat khusus yang kegiatannya berkaitan langsung dengan kelautan. Pengembangan wisata bahari secara konseptual harus dilandaskan pada pariwisata berkelanjutan dengan prinsip mendukung upaya konservasi.
“Dukungan bahari alam, budaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Dalam pengembangan wisata bahari juga menggunakan strategi konservasi yang mempertahankan kebutuhan, dan kepastian ekosistem di area yang masih alami dan terdiri dari ekosistem terumbu karang dan lainnya,” katanya.
Untuk itu, atas nama Pemprov Maluku, Sekda memberikan apresiasi atas digelarnya diskusi ini. Sekda berharap, kegiatan ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, semangat serta meningkatkan SDM pariwisata yang berkualitas dan mampu bersaing di kancah global.
“Kepada para peserta, kiranya dapat mengikuti diskusi ini sampai selesai. Sehingga kedepan, bapak ibu tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya pariwisata untuk generasi kita,” harapnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono mengatakan, pihaknya mencoba melakukan upaya terhadap potensi di beberapa sektor. Namun, saat pandemi Covid-19 melanda, seluruh sektor ini ikut terdampak termasuk pariwisata. Meski begitu, dia mengajak pemerintah, masyarakat termasuk DPD melakukan upaya pengembangan di sektor terkait termasuk pariwisata.
“Kita tidak bisa hanya duduk pangku tangan merenungkan nasib akibat dilanda Covid-19. Melakukan upaya tetap harus dilakukan. Potensi ini yang sangat menjadi andalan. Kita punya alam dan budaya yang bagus. Dan segalanya bisa menarik wisatawan. Hanya masalah kemauan saja,” katanya.
Nono pun mengaku, Pemprov Maluku lantas mengirim surat ke DPD RI, meminta dukungan agar semua program yang diajukan Pemprov dibantu. Dan sebagai salah satu pimpinan di DPD, dia menyebut hal ini merupakan sebuah tantangan.
Narasumber lainnya, yakni Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, J.H.T. Soplantila yang hadir mewakili Kadis Pariwisata Maluku Marcus J Pattinama menyebutkan beberapa opsi mengenai Rencana Pengembangan Pariwisata, diantaranya pembangunan sistem dan moda transportasi yang terintegrasi dengan destinasi, perawatan pelestarian dan peningkatan daya tarik wisata.
Menurut Soplantila, berdasarkan misi kelima Pemprov dalam meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata maka tujuannya adalah
mewujudkan pariwisata Maluku berdaya saing berbasis bahari, sejarah dan kearifan budaya yang mendorong pembangunan gugus kepulauan serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. (DAS)
Komentar