Ambon, Marinyo.com- Anggota Komisi I DPRD Maluku, Alimudin Kolatlenan menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkesan setengah hati dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung di empat kabupaten di Maluku, pada 9 Desember 2020 mendatang.
Penilaian Kolatlenan ini menyusul proses panjang yang dilakukan komisioner KPU untuk meminta dana Pilkada.
“Proses teman-teman komisioner ini panjang untuk meminta dana Pilkada, yang pertama ini kan tidak di tampung dalam APBD tahun 2020. Yang kedua beberapa kali proses rapat KPU Provinsi Maluku dengan Pemerintah Provinsi Maluku untuk membicarakan soal anggaran mengalami kegagalan.
Dimana, hasil rapat itu mengalami rasionalisasi beberapa kali dari angka pertama yang diusulkan Rp6,9 milyar, dan pemerintah menyanggupi kurang lebih 200 juta. Ini yang kemudian ditolak oleh komisioner KPU.
Proses panjang ini soal dukungan pemerintah daerah dalam hal anggaran ini yang sepertinya pemerintah daerah setengah hati dalam mendukung Pilkada di Maluku,” tandas Alimudin kepada wartawan, Selasa (28/7/2020) di DPRD Maluku.
Padahal kata Alimudin, pelaksanaan Pilkada adalah tanggung jawab pemerintah, dan KPU hanya sebagai penyelenggara saja.
Masih kata dia, jika dibandingkan dengan Pilkada di provinsi lain, support anggaran dari pemerintah daerahnya sangat jelas.
“Kalau kita bandingkan dengan daerah lain yang melaksanakan Pilkada baik itu provinsi melaksanakan Pilkada, tapi support dari pemerintah daerah terkait penganggaran sangat jelas,” ujar dia.
Olehnya itu dirinya berharap angka Rp1,1 milyar lebih yang disebut pemerintah daerah, dapat mengalami perubahan.
“Saya berharap kemudian dalam rasionalisasi ada kenaikan dari apa yang disebutkan tadi malah lebih bagus, supaya kepentingan Pilkada ini dapat berjalan,” harap dia.
Menurut dia, suka dan tidak suka Pilkada harus tetap jalan, walaupu nanti komisioner KPU akan terseok- seok dilapangkan karena minimnya anggaran.
“Ketika melihat usulan lalu kemudian membandingkan apa yang diusalkan awal itu kan Rp2,9 milyar, kemudian yang disanggupi oleh pemerintah daerah hanya Rp1,1 milyar itu berarti turunnya terlalu siknifikan.
Namun mudah-mudahan setelah rapat untuk rasionalisasi ada penambahan anggaran. Karena ada kegiatan-kegiatan urgen yang tidak bisa dihilangkan. Untuk itu support anggaran sangat diharapkan,” tandas Alimudin. (Mry-01)
Komentar