AMBON, MARINYO.COM- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku Rofiq Afifudin, menduga bahwa langkah yang diambil oleh Direktur RSUD dr M Haulussy dengan membayar insentif tenaga kesehatan (Nakes) Perda Tahun 2021 hanya kepada para dokter spesialis dan bukan untuk Nakes secara keseluruhan adalah upaya untuk saling membenturkan para Nakes yang ada di RSUD dr M Haulussy.
“Dijanjikan hari Senin itu pembayaran insentif nakes Perda 2021 itu dibayarkan. Nah ini yang dibayarkan cuma dokter spesialis, sementara dokter umum dan para tenaga Nakes yang lainnya tidak. Model seperti ini upaya memecah belah dan mengadu domba para tenaga Nakes yang ada,” tandas Afifudin kepada wartawan, Selasa (5/9/2023) di Baileo Rakyat-Karpan.
Afifudin mengaku heran dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku yang masih saja mempertahankan Nazarudi sebagai Direktur RSUD dr M Haulussy.
Politisi PPP ini bahkan menilai tidak ada sedikitpun niat baik dari Nazarudin untuk mengembangkan rumah sakit milik daerah ini.
“Kebijakan yang dilakukan seperti ini, hanya untuk memecah-belah dan merusak hubungan antara dokter spesialis dan tenaga Nakes yang lain. Saya kira komitmen orang ini (Nazarudin) tidak bisa dipegang,” ujar dia kesal, sembari menambahkan pembayaran insentif sesuai Perda 2021 itu dibayarkan bukan hanya kepada dokter spesialis, tetapi kepada semua Nakes termasuk dokter umum dan para perawat.
Atas kebijakan Direktur RSUD dr M Haulussy yang dinilai amburadul ini, Afifudin meminta pimpinan dewan agar bisa mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pemda Maluku untuk menggantikan Direktur RSUD dr M Haulussy.
“Saya akan minta pimpinan DPRD untuk membuat surat rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengganti Direktur Rumah Sakit karena dia tidak menyelesaikan masalah dan bahkan dia menciptakan kondisi yang tidak baik,” ujar Afifudin.
Dia katakan, Nazarudin sangat tidak cocok menjadi pemimpin di Maluku. Karena yang bersangkutan tidak mengenal budaya orang Maluku. (DAS)
Komentar