AMBON, MARINYO.COM- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku melakukan Fokus Grup Diskusi dengan Seluruh Lembaga Penyiaran secara Hybrid (Online dan Offline). Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Pers tahun 2022.
FGD ini dilaksanakan selama 5 hari bersama Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).
Ketua KPID Maluku, Mutiara D.Utama, S.Sos, M.I.Kom dalam siaran persnya yang diterima MARINYO.COM, Kamis (10/2/2022) mengatakan, keseluruhan lembaga penyiaran berijin di Maluku ada 47 lembaga.
Karena itu, KPID Maluku menegaskan dan memastikan beberapa hal penting yakni, Pertama, seluruh lembaga penyiaran di Maluku diwajibkan untuk menyiarkan siaran damai diseluruh Maluku baik dalam bentuk berita dan iklan layanan masyarakat.
Kedua, seluruh lembaga penyiaran di Maluku diwajibkan menyiarkan berita dan iklan layanan masyarakat pencegahan dan penanganan Covid 19.
Ketiga, kesiapan lembaga lenyiaran memasuki analog swich off untuk zona 1 Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang akan dimulai pada tanggal 22 April 2022.
Keempat, kampanye 100 hari Maluku Siaran Damai dengan Hastag #MalukuSiaranDamai yang secara serentak dilakukan oleh 47 lembaga penyiaran.
Selain itu, KPID Maluku juga menilai bahwa saat ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Lembaga Penyiaran di Provinsi Maluku berasal dari 47 lembaga penyiaran berijin ini dan KPID Maluku terus mendorong agar lembaga penyiaran yang belum berproses ijin dapat memproses ijin sesuai peraturan penyiaran yang berlaku.
Sehingga PNBP Maluku dari Lembaga Penyiaran tergolong terendah kurang lebih 2 miliar/tahun dapat meningkat menjadi lebih dari Rp5 miliar/tahun.
“Selain PNBP meningkat otomatis membuka lapangan pekerjaan dan Ekonomi meningkat,” ujar Mutiara. (DAS)
Komentar