AMBON, MARINYO.COM – Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jefry Huwae, menegaskan pentingnya kajian komprehensif dalam setiap kebijakan pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan pendekatan yang tepat serta mempertimbangkan bentuk kompensasi yang adil agar masyarakat dapat menerima dan memahami setiap kebijakan dengan baik, terutama terkait pelaksanaan program pembangunan dan pemberian perizinan.
“Setiap kebijakan yang melibatkan masyarakat harus benar-benar dilaksanakan sesuai aturan dan mampu meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul,” kata Huwae saat melakukan kunjungan ke Kantor Rektorat Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Rabu (24/6/2026).
Ia menilai keterlibatan akademisi menjadi faktor penting dalam memperkuat landasan ilmiah sebuah kebijakan sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian harus terus diperkuat.
Menurut Huwae, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai penyedia data, kajian ilmiah, dan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat dan terukur.
“Saya mendorong agar setiap aktivitas pembangunan memiliki dasar kajian yang jelas serta melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam mendukung program pemerintah, khususnya di Provinsi Maluku, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data dan hasil riset yang kuat.
Sementara itu, Rektor Universitas Pattimura, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, menyambut baik penguatan kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi. Menurutnya, kerja sama dengan Kementerian ESDM maupun berbagai institusi pendidikan tinggi lainnya perlu terus ditingkatkan.
Kolaborasi tersebut dinilai penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan tenaga ahli di berbagai sektor strategis, mulai dari lingkungan, sosial hingga ekonomi.
“Akademisi harus terus menyampaikan gagasan dan informasi berdasarkan data yang valid sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di daerah,” jelas Leiwakabessy.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam di daerah harus dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan. Seluruh langkah pembangunan juga harus selaras dengan program pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan lembaga penelitian, diharapkan pembangunan di Maluku dapat berjalan lebih terarah, berbasis ilmu pengetahuan, serta mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. (das)
Komentar