AMBON, MARINYO.COM – Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Negosiasi, Diplomasi, dan Kerja Sama Mineral dan Batu Bara, Dr. Michael Wattimena, SE, SH, MM, melakukan kunjungan kerja di Ambon dengan dua agenda utama, yakni bertemu pihak Universitas Pattimura (Unpatti) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.
Dalam keterangannya, Michael Wattimena menjelaskan bahwa pertemuan awal yang berlangsung pada pagi hari ini lebih bersifat silaturahmi dan diskusi ringan. Sementara pembahasan yang lebih substansial terkait tata kelola sektor pertambangan dan sumber daya mineral akan dilakukan dalam agenda bersama Unpatti dan Kejati Maluku.
Wattimena mengungkapkan, Kementerian ESDM merupakan salah satu kementerian tertua yang telah hadir sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Berdasarkan sejarah, lembaga tersebut telah eksis sejak 17 September 1945 dengan nama Jawatan Tambang dan Geologi, sebelum mengalami sejumlah perubahan nomenklatur hingga menjadi Kementerian ESDM seperti saat ini.
“Meski namanya berubah seiring perkembangan zaman, fungsi dan tujuannya tetap sama, yaitu mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti langkah strategis yang dilakukan Kementerian ESDM melalui pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, yang lahir pada masa kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Dimana, Kehadiran direktorat tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.
Apalagi lanjut Wattimena, yang membanggakan, jabatan Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM dipercayakan kepada putra terbaik Maluku, Jefri Huwae.
Lebih lanjut kata dia, meski usia direktorat tersebut belum genap satu tahun, berbagai langkah dan terobosan telah dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum di sektor pertambangan dan sumber daya mineral di berbagai daerah di Indonesia.
“Ini menjadi kebanggaan bagi Maluku karena salah satu putra daerah dipercaya memimpin institusi strategis yang bertugas mengawal penegakan hukum di sektor ESDM,” kata Wattimena.
Dalam kunjungannya ke Ambon, pihaknya akan melakukan konsultasi dengan Universitas Pattimura terkait tata kelola dan regulasi sektor pertambangan serta sumber daya mineral. Selain itu, pertemuan dengan Kejati Maluku juga dijadwalkan guna memperkuat sinergi dalam upaya penegakan hukum.
Menurut Wattimena, meskipun Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM masih berusia muda, berbagai langkah progresif telah dilakukan dalam menangani pelanggaran hukum di sektor sumber daya mineral, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi di seluruh Indonesia.
“Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola sumber daya mineral yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” pungkasnya. (das)
Komentar