JAKARTA, MARINYO.COM– Tokoh Maluku sekaligus mantan Penasehat Pribadi Ketua Umum PBNU, Abdul Hamid Rahayaan, melontarkan pernyataan keras yang mengguncang panggung politik nasional. Dalam kritik tajamnya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Rahayaan menilai bahwa kepemimpinan nasional kini kehilangan arah, karena para tokoh berintegritas disingkirkan, sementara para koruptor justru diberi panggung dan kekuasaan.
“Komjen Martinus Hukom, mantan Kepala BNN, sosok berintegritas, disingkirkan. Sementara para koruptor malah berkuasa. Maka wajar kalau gejolak sosial dan politik terjadi di mana-mana,” ujarnya tegas.
Rahayaan menegaskan, jika Presiden Prabowo tidak segera bertindak membersihkan pemerintahan dari para perusak bangsa, maka janji-janji besar yang pernah disampaikan hanya akan menjadi utopia belaka. Lebih parah, Prabowo bisa meninggalkan warisan kelam dalam sejarah Indonesia.
Maluku: Pahlawan yang Dikhianati
Dalam kritiknya, Rahayaan juga menyoroti nasib tragis Maluku—salah satu provinsi yang turut melahirkan Republik Indonesia—yang menurutnya terus-menerus dianaktirikan secara politik dan ekonomi.
“Kesepakatan para pendiri bangsa adalah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Tetapi yang kami rasakan, Maluku hanya dijadikan penanggung utang luar negeri tanpa pernah menikmati hasil pembangunan,” katanya.
Program-program besar seperti Lumbung Ikan Nasional di era Presiden SBY dan Ambon New Port di era Presiden Jokowi, disebutnya hanya menjadi janji kosong yang meninggalkan luka dan kekecewaan.
Putra-Putri Maluku Difitnah, Koruptor Berkuasa
Rahayaan juga menyoroti bagaimana diskriminasi terus menimpa generasi muda Maluku. Tokoh-tokoh bersih dan berintegritas justru difitnah dan disingkirkan, seolah negara ini tidak memberi tempat bagi anak-anak daerah timur yang punya potensi.
“Yang sangat miris, anak-anak Maluku yang bersih dan berintegritas difitnah agar tersingkir. Sementara yang menguasai negara ini justru mereka yang merampok uang rakyat,” katanya.
Peringatan Terakhir untuk Presiden Prabowo
Pernyataan Rahayaan mencapai puncaknya ketika ia mengeluarkan ultimatum keras kepada Presiden Prabowo. Ia menilai rakyat Maluku telah cukup bersabar, namun jika ketidakadilan terus berlanjut, maka lebih baik Maluku dilepaskan.
“Jika memang negara ini sudah tidak butuh orang Maluku, maka lepaskanlah kami dengan ikhlas. Biarkan kami mengatur diri kami sendiri daripada terus disakiti,” ucapnya lantang.
“Setiap hari kami hanya dipertontonkan perampokan uang negara triliunan rupiah, sementara rakyat Maluku hidup dalam kemiskinan.”
Transformasi atau Disintegrasi?
Pernyataan keras dari Abdul Hamid Rahayaan ini menjadi alarm serius bagi pemerintahan Prabowo. Ia mendesak Presiden untuk membuktikan komitmen terhadap keadilan dan pemerataan pembangunan, sebelum rakyat kehilangan harapan dan rasa memiliki terhadap Republik ini.
Jika tidak, sejarah mungkin akan mencatat Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang gagal memenuhi janji dan membiarkan luka lama di wilayah timur terus menganga. (***)
Komentar