AMBON, MARINYO.COM-DPRD Provinsi Maluku meminta Pemerintah Provinsi Maluku memberikan perhatian serius terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru.
Sejumlah kecamatan di wilayah tersebut hingga kini belum memiliki gedung Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan beberapa sekolah masih menumpang di fasilitas Sekolah Dasar (SD).
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, kepada wartawan usai mengikuti rapat dengar pendapat di Balai Rakyat Karang Panjang, Ambon, Senin (26/5/2025).
Di bidang pendidikan, ada dua kecamatan yang sampai saat ini belum dibangun SMA, yaitu Kecamatan Sir-Sir dan Aru Selatan Timur.
Padahal masyarakat sudah menyiapkan lahan, dan sekolah-sekolah SMP penyangga juga sudah ada. Tapi SMA-nya belum dibangun,ujar Benhur.
Ia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi di beberapa lokasi lain. Misalnya, SMA Doka Barat yang telah dibuka sejak tahun lalu, hingga kini belum memiliki gedung dan masih menumpang di SD Inpres Doka Barat.
Demikian pula dengan SMA Longgar Apara dan SMA di Desa Papakula yang hingga kini belum direalisasikan pembangunannya.
“Kami minta perhatian serius dari Pemerintah Provinsi. Kalau kita ingin mewujudkan generasi dengan otak cerdas, perut kenyang, dan badan sehat, maka pelayanan di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan harus betul-betul ditingkatkan,” tegas Benhur.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Feny Silvana Loy, mengungkapkan bahwa keterbatasan sarana pendidikan menengah di Aru masih menjadi persoalan serius.
“Di Kecamatan Aru Selatan, sekolah sudah dibuka tahun lalu tapi hingga kini belum ada guru dan gedungnya. Di Sir-Sir, kondisinya juga sama. Sedangkan SMA Doka Barat sudah memiliki siswa, tetapi belum ada bangunan sekolah dan masih menumpang di SD,” ujar Feny.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Maluku dapat segera merespons kondisi ini agar akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di daerah kepulauan bisa segera terwujud. (***)
Komentar