AMBON, MARINYO.COM- Dalam agenda pertemuan Komisi I DPRD Maluku di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI), Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) janji mempercepat pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di daerah perbatasan di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku sebanyak 679 BTS.
Secara teknis proses pembangunan BTS direncanakan dibangun dalam kurun waktu dua tahun, terhitung 2021 hingga 2022 di 11 kabupaten/kota di Maluku, kecuali kota Ambon yang secara teknis sudah memenuhi kebutuhan masyarakat.
“BAKTI ini kan BLU nya Kominfo anggaranya bukan APBN tapi Anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (APNBP). Jadi sejak pimpinan BAKTI sebelumnya kita sudah inginkan Indonesia Merdeka sinyal, namun kenyataan semuanya tidak didukung dengan anggaran yang sesuai, sehingga dengan kepimpinan yang baru, pak Jhony Plate, beliu berjuangan untuk menemui Menkominfo untuk minta, agar selain APNBP bisa ada anggaran tambahan untuk dibangun BTS kalau tidak bagaimana Indonesia merdeka sinyal dan akhirnya berhasil,”ujar staf Divisi layanan IT BAKTI Anggayomi Amanda, mewakili Dirut BAKT saat menemui rombongan Komisi I DPRD Maluku.
Hasil pertemuan Dirut BAKTI dengan Menkominfo, ditahun anggaran 2020 kemarin telah disetujui anggaran untuk penyelesaian penambahan BTS pada seluruh wilayah di Indonesia yang belum terjangkau akses internet dan telekomunikasi, termasuk di Maluku.
Namun ditahun yang sama terkendala masa pandemi Covid-19 sehingga terjadi refocusing anggaran, sehingga menyebabkan terjadi pengurangan anggaran. Khusus ditahun 2021 akses internet juga tetap menjadi usulan BAKTI untuk adanya penambahan.
“Kami sudah rapat besar dengan seluruh operator seluler dan Kominfo, bahwa diseluruh Indonesia 12.500 titik yang belum ada BTS signal 4G dari jumlah itu ada 9 ribu tugas BAKTI bangun dengan anggaran yang sudah disediakan dan seribu sekian yang sudah dibangun, seingga lewat terget pak Menteri ada 790.00 titik yang akan dibangun diseluruh Indonesia dan 679 titiknya ada di Maluku, sisanya di Papua dan Papua Barat,” bebernya.
Dari 679 BTS kata Amanda, akan dibangun dalam kurun waktu dua tahun, namun sebelumnya harus dilakukan survey lapangan dulu agar memastikan kondisi yang ada di Maluku.
Maluku, lanjut Amanda, sudah terdapat kurang lebih 732 titik yang sudah bisa akses internet OnAir dan paling terbanyak di Indonesia dan BTS sebanyak 243 titik dan untuk jaringan 4G rencananya akan dilakukan update jaringan yang belum 4G.
Meskipun diakuinya jaringan 4G milik BAKTI tidak sebagus BTS milik operator seluler, karena tower yang digunakan bukan tipe yang besar seperti yang dimiliki operator.
“Kami juga sudah layangkan surat ke delapan kabupaten yang akan dibangun BTS, tujuanya untuk konfirmasi terkait dengan ada atau tidaknya signal seluler, khusus wilayah-wilayah di SBB dan Malteng hingga saat ini belum ada jawaban, sehingga lewat pertemuan sangat diharapkan bantuan dari DPRD untuk bisa dikonfirmasikan,”jelasnya, sembari menambahkan, dari data BTS yang akan dibangun, Malteng 32 titik, SBB 38 titik, Aru 107 titik, MBD 112 titik, Buru 35 titik, Bursel 74 titik, KKT 65 titik dan titik terbanyak di SBT de 150 titik dan semuanya sudah menjadi putusan Menteri untuk segera dibangun, meskipun dengan kurun waktu dua tahun.
Sebelumnya Ketua Komisi III yang didampingi anggota Komisi lainnya mengatakan, sejumlah keluhan dan kepentingan daerah yang ada di Maluku terkait dengan akses internet dan telelkomsel, sehingga hal tidak menjadi bosan untuk disampaikan demi kepengtingan Maluku.
Meskipun kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat (Pempus) belum bisa membedakan antara wilayah yang sulit dan tidak sulit, sehingga segala kebijakan yang diambil terkadang Maluku masih di anak tirikan. (DAS)
Komentar