AMBON, MARINYO.COM- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, untuk dapat menyelamatkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr M Haulussy Ambon.
“Saat ini banyak rumah sakit bertaraf internasional seperti RS Leimena dan RS Siloam. RSUD Haulussy sudah tertinggal. Kita harus selamatkan rumah sakit ini, “ kata Afifudin, ketika Komisi IV dan Komisi I melakukan rapat gabungan bersama Inspektorat Provinsi Maluku dan manajemen RSUD Haulussy, terkait jasa tenaga kesehatan yang belum dibayarkan, Senin (28/8/2023).
Politisi PPP dari daerah pemilihan Kota Ambon ini, mengatakan sebelumnya hanya ada beberapa rumah sakit seperti RSUD Haulussy, RS Al Fatah, RS GPM, dan sejumlah rumah sakit lainya. Tapi, sekarang banyak rumah sakit yang sudah dibangun, sehingga sekarang banyak saingan.
Untuk itu, diharapkan kedepan manajemen rumah sakit milik pemerintah daerah Provinsi Maluku itu, dibenahi pelayanan termasuk hak-hak para tenaga kesehatan diperhatikan.
Soal, jasa Nakes dirumah sakit itu yang belum dibayarkan, dia berharap ada political will dari Pemda dan pihak manajemen rumah sakit, agar mencari solusi penyelesaian.
Sementara itu, anggota Komisi IV Djemi Pattiselano mengaku, pihaknya butuh kepastian pembayaran jasa Nakes. “Kita butuh kepastian. Artinya, harus ada kencing bayar. Sebab, manajemen RSUD Haulussy punya pengalaman buruk,”ingat Pattiselano, yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku.
Untuk itu, Wakil rakyat dari daerah pemilihan Seram Bagian Timur ini berharap, pihak manajemen menyiapkan data secara tertulis agar dibacakan ketika rapat digelar.
Untuk diketahui, sekitar Rp 21,6 miliar jasa tenaga kesehatan di rumah sakit itu sejak 2020 hingga saat ini belum dibayarkan. Akibatnya, para Nakes seting melakukan aksi mogok memprotes hak mereka tak kunjung di bayarkan. (***)
Komentar