Ambon, Marinyo.com – Dalam masa sidang ke II, tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) akan menjadi prioritas pembahasan di DPRD Maluku.
Tiga Ranperda yang menjadi prioritas yakni, Ranperda terkait Embarkasi Haji, Disiplin Protokol Kesehatan (Prokes), dan Ranperda Rencana Umum Energi Daerah berdasarkan surat Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
“Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Maluku sebagai salah satu alat kelengkapan telah melakukan rapat membicarakan agenda masa sidang kedua. Diantara banyak agenda, salah satu yang paling penting menjadi perhatian DPRD, yaitu Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda),” demikian penjelasan Ketua Banmus DPRD Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan, Rabu (13/1/2021).
Dikatakan, Banmus telah memutuskan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka mempercepat pembahasan ketiga Ranperda dimaksud. Kecuali Ranperda embarkasi haji, karena sudah dibicarakan lebih awal di tahun kemarin oleh Komisi IV, maka kami serahkan pembahasan ke Komisi IV.
“Dengan demikian, DPRD Maluku sudah memulai bagaimana mengefektifkan kerja dari alat kelengkapan dewan,” tandas Ketua DPRD Maluku ini.
Karena itu lanjut Wattimury, didalam Banmus telah disampaikan untuk setiap fraksi untuk mengingatkan anggota fraksinya untuk bisa hadir setiap waktu untuk bekerja.
“Kita tahu masih Covid-19, sehingga ada kesulitan, tapi kehadiran dewan untuk bekerja sangat penting. Protokol kesehatan di dewan tetap diperhatikan, sehingga anggota dewan yang hadir terlindungi,” tandas Wattimury.
Dengan penetapan agenda ini, menurutnya mulai Januari sampai Juni seluruh agenda telah terisi dengan agenda yang ada. Begitu juga pengawasan terhadap APBD TA 2020, dan pengawasan menjaring aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dalam bentuk pokok pikiran dewan.
“Dengan demikian kita mengorganisir kegiatan-kegiatan sesuai agenda yang ditetapkan, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik,”cetusnya.
Karena itu Wattimury mengingatkan agar pimpinan fraksi dapat memperhatikan anggota fraksi, sehingga alat kelengkapan, apakah itu komisi ataupun badan agar dapat mengorganisir kerja alat kelengkapan dengan baik, sehingga hasilnya bisa efektif.
“Karena bagaimanapun masyarakat meminta kinerja dari dewan, untuk berupaya untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tanda politisi PDI Perjuangan ini. (DAS)
Komentar